Wawali Kediri Siap Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah

Berbagai macam barang kerajinan berhasil diproduksi dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) "Pengolahan Sampah dan Managemen Bank Sampah" yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri, Jawa Timur bersama ratusan kader Bank Sampah se-Kota Kediri. Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah yang datang langsung menyaksikan pelatihan memberikan apresiasinya dan berjanji akan menindaklanjuti produk-produk kerajinan bernilai ekonomis itu dalam hal pemasaran.

"Insya Allah kedepan dari pelatihan ini, akan diadakan pelatihan kembali. Sementara itu, terkait pemasarnnya, karena DKP sudah menyiapkan tempat yang akan dibuat sebuah showroom. Sehingga hasil kerajinan yang diolah dari sampah ini bisa dipasarkan disana," tegas Lilik Muhibbah.

Ning Lik, begitu sapaan akrabnya, melihat langsung proses daur ulang sampah menjadi berbagai macam barang kerajinan. Seperti, fas bunga dari kertas koran bekas, bunga dari plastik bekas, bros dari plastik bekas, beberapa model tas dari plastik bekas, maupun tempat kue dari koran bekas. Bahkan, Ning Lik sempat membeli dan mencoba produk kerajinan daur ulang tersebut.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari di Gedung Serba Guna SMK Negeri 2 Kediri tersebut diikuti sebanyak 200 orang kader Bank Sampah. Diantaranya, Bank Sampah Sri Wilis, Bank Sampah Hijau Daun, Bank Sampah Melati, Bank Sampah Segoro Arto dan berbagi macam bank sampah lainnya. Jumlahnya saat ini sudah mencapai sebanyak 91 kelompok Bank Sampah.

Kepala DKP Kota Kediri Didik Catur mengatakan, tujuan dari pelatihan persampahan ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembungan AKhir (TPA) Klotok di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Mengingat, berdasarkan catatan, jumlah sampah yang masuk ke TPA Pojok setiap harinya sekitar 330 meter kubik atau setara 90 ton.

"Dengan adanya pelatihan terhadap kader persampahan, kita punya target, pelatihan ini tidak hanya pada saat ini. Besok akan ada tindak lanjuti. Dan Pemkot Kediri, khususnya DKP akan berusaha memberikan apa yang menjadi keinginan mereka (Baca : Kader Bank Sampah), akan kita fasilitas. Fasilias apa yang mereka butuhkan, saranan dan prasaran apa dalam proses pembuatan kerajinan dari bank sampah ini," terang Didik Catur.

Bimtek "Pengolahan Sampah dan Managemen Bank Sampah" ini dibuka langsung oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, dengan ditandai pemukulan gong. Dalam kesempatan itu, Mas Abu, panggilan akrab Abdullah Abu Bakar menyerahkan bantuan berupa mesin jahit dan timbangan kepada kader bank sampah. Pelatihan berlangsung semarak, karena peserta sangat antusias.

Salah satu kader Bank Sampah Pelangi dari Kelurahan Dandangan, Kota Kediri Titik mengaku, sangat senang dengan adanya pelatihan persampahan, khususnya ketika praktek membuat daur ulang sampah menjadi kerajinan. Ia dan kelompoknya membuat tempat jelly yang dibuat dari kertas koran bekas.

"Kita menggunakan sampah an organik dibikin kerajinan tempat jelly ini. Karena masih awal, proses pembuatan ini agak lama. Untuk setiap satu linting koran seperti ini buah waktu sekitar 5 menit. Kalau dari kesemuannya proses, berlangsung kurang lebih 3-4 jam," kata Titik.

Untuk satu tempat jelly, imbuhnya membutuhkan biaya untuk membeli bahan baku koran bekas sekitar Rp 6 ribu. Barang kerajinan ini nantinya akan dijual dengan harga sekitar Rp 35 ribu. Ia dan kelompoknya berharap, pelatihan tidak hanya berhenti pada kali ini, melainkan harus berkelanjutan. Ia juga meminta agar Pemkot Kediri, khususnya DKP memberikan fasilitas pemasaran dari produk daur ulang sampah tersebut.
(Nanang/beritajatim.com)

Info Selengkapnya...

Tingkatkan Daya Saing UKM Menyongsong MEA

Bank Indonesia Kediri menilai pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai 2015 mendatang menjadi peluang sekaligus ancaman bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM/UKM). Menjadi peluang karena pelaku usaha yang mempunyai kualitas produk dan daya saing tinggi bisa merebut pangsa pasar yang selama ini belum dijangkau.

Tetapi sebaliknya bisa menjadi ancaman jika daya saing rendah karena dibanding produsen lainnya harga lebih mahal meski dengan kualitas yang sama. Untuk itu guna menyambut pemberlakuan MEA, pelaku usaha mikro harus lebih punya daya saing yang kuat dengan meningkatkan kualitas produk dan pemasaran berbasis teknologi.

Bank Indonesia Kediri sudah mendorong pengembangan usaha mikro dengan kemudahan dan tersedianya akses perbankan termasuk regulasi terkait sistem keuangan yang mendukung pelaku UMKM. Salah satunya pemberlakuan kredit minimal 20 % untuk pelaku UMKM. Meski itu dilakukan secara bertahap karena pemenuhan syarat usaha yang feasible dan bankable.

Siti Rochmawati Humas Bank Indonesia Kediri mengatakan, dengan kemudahan akses perbankan diiringi peningkatan kapasitas, pelaku usaha mikro bisa meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Tentu dengan begitu daya saing akan menjadi lebih kuat.

“Pelaku UMKM/UKM perlu mengubah pola pikir dari sekadar mampu bertahan menjadi produsen yang handal dan siap bersaing,”kata Rochmawati.

Untuk itulah bimbingan mengelola keuangan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan terus instensif dilakukan BI Kediri agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Selama ini sejumlah permasalahan teknis masih dialami pelaku usaha mikro di antaranya rendahnya SDM, kualitas produk tidak bersaing, minim inovasi dan teknologi, serta sedikitnya akses pemasaran.

“Karena permasalahan teknis itulah perbankan menilai UMKM merupakan sektor yang memiliki resiko tinggi dan tingkat kelayakan yang rendah,”lanjut Rochmawati.

Guna mengatasi masalah teknis yang kerap dialami pelaku UMKM, BI Kediri kini sudah mempunyai 50 Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Mereka sudah dilatih dan mendapatkan pembekalan untuk menjadi pendamping para pelaku UMKM di wilayah kerja BI Kediri. Termasuk mendampingi pelaku usaha mikro di sejumlah kluster produk unggulan binaan BI Kediri. Beberapa di antaranya cluster cabe merah di Kepung Kabupaten Kediri, beras organik di Ngawi serta cluster bawang merah di Kabupaten Nganjuk.

“Dalam perkembanganya peran Konsultan Keuangan Mitra Bank sangat efektif untuk mendorong peningkatan usaha pelaku UMKM,” tambah Rochmawati.

Melalui berbagai program penguatan usaha dan pendampingan yang intens, diyakini pelaku UMKM di wilayah BI Kediri akan semakin meningkat. Baik dari sisi manajemen keuangan, kualitas produk dan pemasaran. Tentu ini akan menjadi modal yang cukup untuk bersaing dengan pelaku usaha dari wilayah maupun negara lain menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
(Hdi)

Info Selengkapnya...

BNI Dukung Usaha Berbasis Industri Kreatif

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memperluas dukungan terhadap pengembangan industri kreatif melalui program pengembangan usaha berbasis komunitas (community development), yang diwujudkan melalui Kampoeng BNI.

Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo mengatakan perseroan membuka empat Kampoeng BNI baru di empat lokasi di Pulau Sumatera yaitu Tenun Silungkang di Sawahlunto, Kain Ulos di Samosir Sumatera Utara, Kain Tapis di Lampung Selatan dan Tenun Pandai di Bukittinggi.

Pembukaan Kampoeng BNI tersebut dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di sela pembukaan acara Tour de Singkarak di Bukittinggi, Sumatera Barat Minggu (2/6/2013).

"Di keempat Kampoeng BNI tersebut, kami telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 4,185 miliar yang diterima oleh sekitar Rp 274 mitra usaha," kata Gatot.

Dengan tambahan empat Kampoeng BNI tersebut, saat ini BNI telah memiliki 27 Kampoeng BNI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan usaha sebesar Rp 31,49 miliar. Kampoeng BNI merupakan salah satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit lunak dengan sistem kluster yang dilakukan di beberapa daerah.

Tujuan pembentukan Kampoeng BNI ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak program kemitraan maupun bantuan bina lingkungan untuk menunjang aktivitas ekonomi lokal di daerah tersebut.

Saat ini, konsep Kampoeng BNI dibangun atas prinsip community development, di mana satu klaster mengangkat produk potensial berdasarkan kearifan lokal setempat.

Dalam Kampoeng BNI, program PKBL tidak sekadar menyalurkan pembiayaan usaha, namun juga melakukan capacity building atau pelatihan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan motif tenun sesuai keinginan pasar internasional, pelatihan pembukuan sederhana, pelatihan pemasaran yang efektif dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan mitra binaan.

Selain itu, BNI memberikan bantuan sarana dan prasarana di dalam Kampoeng BNI, misalnya showroon, packing house, balai pertemuan dan juga sarana sosial masyarakat.

BNI juga memberi bantuan pendidikan kepada keluarga mitra binaan berupa beasiswa dan sarana pendidikan lainnya. Beberapa Kampoeng BNI (KBNI) lain yang telah dibuka antara lain KBNI Peternakan Sapi Subang, KBNI Budidaya Jagung Ciamis, KBNI Budidaya Ulat Sutera Bantul, KBNI Tenun Songket Ogan Ilir, KBNI Nelayan Lamongan, KBNI Jagung Solok, KBNI Seni Kamasan Klungkung, KBNI Pengolahan Hasil Laut Muara Angke, KBNI Bandeng Karawang, KBNI Karebosi Makassar, KBNI Pisang Lumajang, KBNI Batik Pekalongan, KBNI Batik Lasem Rembang, KBNI Kain Sutera SengkangWajo, KBNI Mebel Sumedang, KBNI Kain Sasirangan Banjarmasin, KBNI Pemberdayaan Perempuan Bogor, KBNI Ikan Nila Ponorogo dan KBNI Tenun Ikat Sumba Waingapu.
(kompas.com)
KAOS DISTRO KEDIRI

Info Selengkapnya...

Pasar Raya Pameran Produk Unggulan Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri menyelenggarakan acara pameran pasar raya sebagai bagian dari perayaan hari jadi Kediri ke 1209, pada tanggal 21 Maret 2013 bertempat di kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri yang diisi dengan produk-produk unggulan Kabupaten Kediri dan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Kediri.

Pada pembukaan acara pameran pasar raya di Simpang Lima Gumul, Kepala Humas dan Protokol, mengatakan bahwa maksud dan tujuan diadakannya pameran pasar raya ini agar masyarakat berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan hari jadi Kabupaten Kediri th 2013 ini, disamping itu juga untuk mempromosikan Kawasan Simpang Lima Gumul ini kepada masyarakat baik itu dari UMKM atau dunia usaha karena setiap tahun dari peringatan hari jadi Kabupaten Kediri ini beberapa pihak telah turut berpartisipasi menyemarakkan kegiatan sebagaimana hari ini.

Bupati Kediri dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, Msi mengatakan bahwa adanya pameran ini adalah sebagai wadah memperkenalkan karya/produk masyarakat kabupaten Kediri dan mempertemukan secara langsung antara produsen dan buyer untuk bertransaksi, tentunya sebagaimana tema “SAIYEG MEMBANGUN KEDIRI MAKMUR”, artinya semua komponen di Kediri ini bersama-sama membangun Kediri, membangun Kediri bukan hanya tugas pemerintah tapi semua masyarakat. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat atas partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Kediri.

Peresmian acara pameran tersebut ditandai dengan pengguntingan untaian bunga oleh Wakil Bupati Kediri yang didampingi oleh Sekretaris Daerah. Acara semakin meriah karena setelah peresmian, penonton dihibur dengan pertunjukan jaranan yang merupakan pertunjukan khas Kabupaten Kediri. (kominfokabkediri)
BATIK KAOS KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

PD Aneka Usaha Ancam Usaha Kecil Kediri

Rencana Pemkot Kediri mendirikan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Daerah belum terwujud, meski sudah dilontarkan sejak Januari 2012. DPRD mengkhawatirkan pendirian PD Aneka Usaha itu justru mengancam kelangsungan usaha kecil lokal yang tumbuh di Kota Kediri.

Bidang usaha PD itu dikhawatirkan merebut komoditas bisnis yang sudah menjadi pasar masyarakat Kota Tahu. “Beberapa bidang usaha PD itu antara lain pertokoan, percetakan, foto copy dan lainnya yang sebenarnya komoditas bisnis masyarakat Kota Kediri. Kalau Pemkot mengambil itu, maka pengusaha lokal akan kalah. Usaha mereka tersaingi,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan, Rabu (20/3)

Ironisnya lagi, tambah dia, Pemkot Kediri sebagai penggagas PD Aneka Usaha Daerah dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan usulannya. Beberapa bidang usaha yang bakal dijalankan masih dalam proses study kelayakan. Kemudian Pemkot juga belum mempunyai gambaran berapa besar modal yang nakal dipersiapkan untuk PD Aneka Usaha Daerah nanti.

Dalam hearing-nya, komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan, juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pemkot melakukan study kelayakan terhadap tambahan bidang usaha, terutama untuk produksi air mineral. Karena, selama ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri dinilai belum berjalan dengan baik atau maksimal.

Terbukti masyarakat lebih suka memanfaatkan air tanah sehingga PDAM kurang dapat berjalan secara maksimal atau sesuai yang ditergetkan. “Dengan rekomendasi yang kami keluarkan, diharapkan PDAM bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi prosesnya harus lebih dulu melalui studi kelayakan,” pinta Reza yang juga politisi PAN Kota Kediri ini.

Bahkan, DPRD Kota Kediri juga sudah menyetujui usulan dana studi kelayakan, yaitu sebesar Rp 150 juta. Anggaran itu diharapkan untuk menguji rencana penambahan usaha pembuatan air mineral. Karena anggaran sudah ada, dewan berharap bulan ini sudah bisa direalisasikan.

Sementara itu, terkait rencana pembentukan PD Aneka Usaha, diharapkan dapat menjadi wadah pelaku usaha industri rumahan maupun pelaku usaha di lingkungan sekolah. Pemkot Kediri bakal memfasilitasi proses perizinan hingga membantu memasarkan produk hasil usaha. Pendirian PD ini juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD dan membuka lapangan kerja baru.

Sekadar diketahui, rencana pendirian PD ini sudah terlontar pada Januari 2012. Koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait sudah dilakukan. Menurut Asisten II Sekkota Pemkot Kediri Bidang Pembangunan, Budi Siwantoro, saat itu tingkat koordinasinya sudah selesai dan setelah itu baru diajukan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan, “ katanya.

PD ini, jelas dia, nantinya dapat mengakomodir hasil segala jenis usaha, mulai dari perizinan hingga memasarkan produknya dan sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD. Kemudian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus guna pembiayaan anggaran belanja daerah Kota Kediri.

Saat itu Budi menargetkan pada 2012 ini sudah bisa terbentuk. Sehingga hasil pelaku usaha rumahan dapat diakomodir. Kemudian jika ada beberapa sekolah yang ingin membuka bengkel atau memasarkan rakitan mobil, seperti yang dilakukan SMKN1 Kota Kediri, bisa langsung dipasarkan untuk umum melalui PD ini. “Semua produksi rakitan dari sekolah bisa dipasarkan dengan mendapatkan izin dari PD ini,” ujarnya.

Rencana pendirian PD saat itu juga dikritisi DPRD. Anggota Komisi C, Yudi Ayubchan, menyebut, jika PD tidak ditangani secara serius dan profesional, dikhawatirkan malah menimbulkan permasalahan baru. Karena itu, dia meminta dalam pendirian PD nanti juga harus dipikirkan secara matang. (gim)
BATIK KAOS KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

UKM Pemuda Tumbuh dan Masih Butuh Perlindungan

Semakin maraknya pertumbuhan bisnis, yang dikomandoi anak-anak muda sekarang ini merupakan trend positif, yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Demikian disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Jatim: M. Ali Affandi di Jl.Jaksa Agung Suprapto No 23 Surabaya tentang pergerakan bisnis generasi muda di bidang UKM, kepada Surabaya Pagi, Rabu (13/2) kemarin.

Dalam paparannya kemarin, Ali Affandy, yang panggilan akrabnya Andi mengatakan, berkembangnya trend ini perlu mendapat apresiasi dari banyak pihak agar geliat pertumbuhannya tidak layu sebelum berkembang. Mengingat peran bisnis seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), katanya, justru bertahan di era krisis ekonomi Tahun1998, yang menterpurukkan negara. Karena itu saatnya kini pertumbuhan bisnis UKM oleh kawula muda harusnya disupport semua pihak, termasuk pemerintah.

Dengan bertumbuhnya UKM, maka ketahanan ekonomi bangsa makin baik.. Sebagai gambaran, sumbangan dalam output nasional (PDRB) untuk Negara saja mencapai 56,7%, belum lagi ekspor nonmigas sekitar 15%. Secara totalitas UKM telah memberikan kontribusi sekitar 99% dari sektor badan usaha di Indonesia serta 99,6% terhadap penyerapan lapangan kerja.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa peran UKM dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Apalagi pelaku UKM-UKM yang berhasil itu sebagian besar adalah kaum muda. "Maka, dipredisksi dalam 10-20 tahun lagi, UKM-UKM itu akan dapat menggerakkan ekonomi Indonesia lebih massif lagi," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan komposisi usia produktif yang tinggi pula merupakan potensi dan tantangan tersendiri bagi UKM-UKM itu. Potensi yang besar jika kita memanfaatkannya dengan baik, ekonomi bakal tumbuh melesat. Tapi, kalau salah penanganan UKM, bakal menjadi ancaman tersendiri, tambahnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Chief PT. Airlangga Media Cakra Nusantara (AMERTA) mengatakan, pertumbuhan pebisnis muda di Indonesia cukup menggembirakan. Adanya pergeseran minat anak muda, yang dulunya lulus sekolah ingin hanya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau karyawan swasta beralih ke wiraswasta merupakan hal yang sangat menggembirakan.

Kondisi itu tidak terlepas dari gencarnya edukasi entreuprenership terhadap kalangan mahasiswa dan anak-anak usia sekolah maupun masyarakat luas. HIPMI, katanya, concern terhadap kewirausahaan kaum muda, mempunyai program kerja; yaitu mengadakan seminar/pelatihan pengenalan dunia bisnis.

Selain itu, digelarnya sharing antaranggota terhadap permasalahan usaha, dan coaching terhadap pengusaha muda. Coaching tersebut, katanya, melibatkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri), universitas-universitas di Surabaya seperti; di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Unair, Unesa, Widya Mandala dan IAIN Surabaya.

Muh. Ali Affandi juga mengatakan, pengusaha muda perlu dilindungi dan mendapat akses pasar yang luas. Persoalan yang dihadapi HIPMI sekarang ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai PPN masing-masing 1 %, yang dianggapnya kontra produktif bagi kelangsungan UKM, tambah Muh.Ali Affandi.

Pertambahan pajak 1% itu akan memberatkan industri kecil dan menengah. Semestinya pengenaan pajak harus lebih ditingkatkan untuk industri menengah atas, yang ditengarai masih banyak nunggak pajak, dan belum adanya tindakan tegas. Perlindungan terhadap UKM merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat.

Adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam 5 tahun terakhir sebesar 97,6 Trilyun terhadap koperasi dan UKM di Indonesia merupakan benetuk perhatian negara terhadap UKM. Tetapi itu tidaklah cukup. Perlu ditingkatkan lagi pembinaan terhadap UKM agar pertumbuhannya terus menggeliat. (rie)
BATIK TOKO KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

Intensifkan Gerakan Kewirausahaan Nasional

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dr. Syarief Hasan, tak tanggung-tanggung mengartikulasikan gerak langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui aksi pembangunan pro rakyat. Sang menteri mendorong munculnya wirausaha baru di masyarakat.

Instruksi Presiden SBU kepada Menteri dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membuka peluang kerja dan usaha baru sebesar 1 juta orang pada 2013, direspon dengan langkah kreatif. Antara lain dengan program meningkatkan jumlah calon wirausaha pemula, dari 1.000 pengusaha menjadi 1.500 pengusaha.

Tak hanya dengan berbagai kompetisi, seperti kompetisi membuat business plan (perencanaan bisnis) di kalangan mahasiswa dan komunitas tertentu, seperti diungkap Prakoso Budi Susetyo, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM. Juga dengan mengintensifkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Kementerian yang mengurusi para pendekar ekonomi tahan banting, itu bakal menghadirkan Randi Zuckerberg, salah satu dari dua pendiri Facebook, dan Biz Stone, salah satu pendiri twitter. Seperti diketahui, media sosial yang merajai dunia itu, digagas dan dikembangkan oleh entrepreneur muda dari Amerika Serikat.

Selain media sosial yang mereka ciptakan menjadi pilihan media terdepan di abad 21, dan menjadi bisnis paling menggiurkan, para pendirinya terbilang pembicara, sekaligus motivator muda yang berbandrol sangat mahal. Tarif mereka untuk berbagi pengalaman di seluruh dunia, antara USD75.000 sampai USD100.000, bahkan lebih.

Kehadiran kedua young entrepreneur, itu di Indonesia, amat diharap menjadi penyebaran memetika (virus postif akal budi) yang melahirkan kreativitas dan inovasi, mulai dari tahap creative kick off sampai breakthrough innovation.

Menteri Syarief Hasan bersemangat meningkatkan jumlah wirausaha menjadi 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Sampai awal tahun lalu, jumlah rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai wirausaha sudah mencapai 4 juta. Karenanya, pemerintah, terus mendorong anak-anak muda menjadi pengusaha pula.

Kementerian UKM mendampingi mereka, dan membantu pembiayaan. Termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR), dana bantuan sosial, dana bergulir. Spirit kewirausahaan itu, juga mendapat respon dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak kurang, dari Telkom Tbk bekerjasama dengan Jurnal Nasional, melalui pelatihan indigopreneur, telah melatih 1.300 wirausaha yang tersebar di berbagai provinsi, selama tahun 2011 ‘“ 2012.

Presiden SBY antusias dan memberi perhatian khas terhadap GKN. Antara lain dengan memanifestasikan inklusi keuangan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Melalui GKN, perkembangan kewirausahaan Indonesia memang meningkat. Rasio kewirausahaan meningkat dari 0.24 persen (2011), menjadi 1,56 persen (2012), dan diharapkan berkembang menjadi 2 - 4 persen pada 2013.

Presiden SBY selalu berharap, kewirausahaan terus meningkat. Menurut Presiden SBY, wirausahawan adalah pahlawan di bidang bisnis, ekonomi, dan pembangunan. Suatu ketika, kepada Jurnal Nasional, beliau menyatakan, senang dengan pertumbuhan kewirausahaan yang didorong oleh Menteri dan Kementerian UKM.

Karenanya, Presiden SBY berharap, setiap tahun tercipta lagi lebih banyak wirausahawan dan peluang berusaha, sehingga ekonomi negara tumbuh, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Wirausahawan, menurut Presiden adalah kaum inovatif yang menciptakan peluang. Baik bagi dirinya maupun orang lain. GKN melahirkan pejuang-pejuang ekonomi kini dan di masa depan.

GKN sendiri, dalam pandangan Satari, salah seorang wirausahawan muda, telah memungkinkan berubahnya UKM, dari usaha kecil menengah menjadi usaha kreatif mandiri. Perubahan ini, yang kelak akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terjadi di atas fundamental ekonomi yang kokoh dan kuat.

BATIK KAOS KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

BI Tetapkan Aturan Penyaluran Kredit UMKM

Bank Indonesia (BI) mengarahkan bank untuk menyalurkan kredit UMKM dengan pangsa minimal 20 persen. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengenai target pangsa minimal kredit UMKM, Direktur Kredit BPR dan UMKM Bank Indonesia, Zainal Abidin mengatakan, potensinya di dalam negeri sangat besar. "Termasuk yang belum tergarap. Ini untuk memenuhi prinsip pokok Undang-Undang 45, untuk kemakmuran rakyat," terangnya.

Zainal menyebut, bank-bank harus menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) mengenai penyaluran kredit UMKM ini. "RBB mengenai action plan pemenuhan 20 persen. Kalau bank yang sudah mencapai 20 persen, enak mereka," katanya.

Disebut Zainal, dari sektor penyaluran kredit UMKM, terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, yakni 47,2 persen. Kemudian industri pengolahan 10,9 persen, pertanian, perkebunan, dan kehutanan 7,9 persen, konstruksi 6,2 persen, lalu jasa kemasyarakatan, budaya dan hiburan 5,2 persen.

Sampai November 2012, industri UMKM tumbuh 16 persen. Namun angka ini di bawah target BI yaitu 20 persen. Meski begitu, pangsanya tumbuh 20,1 persen tahun lalu.
Jumlah UMKM produktif pada 2012 yaitu Rp 62 triliun dari total seluruh kredit bank Rp 2.647,93 triliun. Kemudian, outstanding UMKM adalah Rp 542 triliun. BI mencatat, Non Performing Loan (NPL) UMKM secara keseluruhan berada di posisi 3,72 persen pada November 2012.

Ia menyebutkan bahwa bank tidak bisa spontan. Hal ini akan dilakukan secara bertahap. "Biar bank merasa nyaman dulu dengan UMKM. Bank perlu dibiasakan. Kalau sudah untung, maunya diteruskan," kata Zainal. (Annisa Anindya Wibawa/kontan)

BATIK KAOS KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

Investasi Perdagangan dan Jasa di Kediri Naik Signifikan

Investasi di bidang pertanian dan peternakan di Kota Kediri, tampaknya kurang diminati para pengusaha.

Itu bisa dilihat sepanjang 2012 tidak ada investasi yang masuk, lantaran bidang pertanian dan peternakan dinilai kurang strategis. Mereka khawatir berinvestasi di dua sektor usaha tersebut tidak menguntungkan.

Salah satu yang melatarbelakangi hal tersebut, kata Kepala Kantor Pelayanan Perijinan (KPP) Kota Kediri, Bambang Priambodo, harga tanah di kota Kediri dinilai sudah sangat mahal. Sehingga, jika digunakan untuk investasi di sektor pertanian dan peternakan khawatir akan rugi.

“Karena itu, investor bidang pertanian dan peternakan akan mencari harga tanah yang masih murah,” jelas Bambang Priambodo.

Sementara investasi di bidang jasa perdagangan dan jasa, kata Bambang, dinilai sangat mendominasi. Kota Kediri yang selama ini menjadi salah satu tujuan investasi, perkembangannya juga sangat menggembirakan. Dari jasa perdagangan, total investasi yang masuk selama 2012 mencapai Rp 155.379 miliar.

“Inilah yang kemudian membentuk Kota Kediri sebagai kota perdagangan dan jasa,” tambah Bambang.

Berkembangnya usaha perdagangan dan jasa ini, katanya, juga didukung oleh posisi Kota Kediri yang berada di tengah-tengah atau dikelilingi beberapa kota sekitarnya. Antara lain Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan lainnya. Sehingga sangat srategis, terutama untuk investasi perdagangan dan jasa. “Karena itu pula, Pemkot Kediri kini fokus mengembangkan di dua bidang tersebut," ujarnya.

Meski fokus di bidang perdagangan dan jasa, jelas Bambang, Pemkot Kediri tetap berupaya menarik investor bidang lainnya. Caranya, antara lain dengan mempermudah perizinan usaha. Ditanya rencana membuat regulasi baru terkait investasi di Kota Kediri, Bambang mengaku, tidak akan melakukan perubahan secara spesifik.

“Kami sudah menyiapkan terobosan baru untuk terus mempermudah perizinan usaha bagi calon investor baru. “Jadi, asalkan persyaratan yang kami tentukan dilengkapi, pasti perizinannya juga akan mudah didapatkan,” tegasnya. (adv/surabayapos)

Bidang Investasi                       Nilai
Perdagangan                         Rp 155,379 miliar
Transportasi                        Rp 110,200 miliar
Jasa hiburan                        Rp  16,611 miliar
Koperasi                            Rp  10,171 miliar
Gedung, perumahan, ruko             Rp   6,550 miliar
Perindustrian                       Rp   4,253 miliar
Restoran                            Rp   2,073 miliar
Pergudangan                         Rp   2     miliar
Konstruksi                          Rp   1,641 miliar

BATIK KAOS KEDIRI TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

Upah Minimum Naik, Investor Lari ...???

Sebanyak 22 provinsi sudah menaikan upah buruh. Industri padat karya dan UKM terkena imbasnya. Ada ancaman PHK dan pemindahan pabrik ke lokasi lain. Bila hal ini terjadi, ekspor menurun dan impor makin merajalela. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemilik usaha padat karya menjerit mendapati putusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengenai besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2013. Upah minimum sebesar Rp 2,2 juta per bulan yang naik hampir 44% itu dinilai terlalu besar. Jeritan mereka itulah yang kemudian menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat kabinet di kantor presiden, Jakarta, Selasa lalu.

Hasil rapat itu memberi angin segar bagi pelaku UKM. "Usaha kecil menengah tidak diwajibkan menerapkan UMP," kata Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, usai mengikuti rapat. Pelaku usaha yang lebih besar yang tidak mampu menerapkan UMP dipersilakan mengajukan penangguhan kepada gubernur. Penangguhan pelaksanaan UMP itu, kata Hidayat, difokuskan pada tiga sektor industri padat karya, yaitu garmen, sepatu, dan tekstil. "Setelah diteliti bahwa labour intensive industry profit tidak besar, karena bila terjadi sesuatu, karyawannya terkena," Hidayat menambahkan.

Adapun perusahaan di luar tiga sektor itu, mayoritas tak khawatir dengan besaran UMP. Mereka lebih mengkhawatirkan aksi sweeping yang memaksa pekerja ikut unjuk rasa atau mogok kerja. Bagi pengusaha yang akan mengajukan penangguhan, pemerintah meminta mereka membicarakannya secara internal dengan karyawan atau bipartit. Ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi di lingkungan perusahaan itu sehingga tidak menimbulkan gejolak di dalam.

Pemerintah meminta agar 14 hari sejak pengajuan sudah bisa diputuskan. Hingga akhir pekan lalu, dari 33 gubernur di Indonesia, sudah ada 22 gubernur yang menetapkan UMP untuk tahun depan. Ini berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta 11 gubernur lainnya mempercepat pembahasan dan penetapan UMP 2013 di daerah masing-masing. "Apabila diperlukan, kami akan terjunkan tim pendamping ke provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP," katanya.

Besaran UMP di berbagai provinsi itu mengalami kenaikan. Persentasenya bervariasi, dari yang terendah 8,75% hingga yang paling tinggi 43,87%. Kenaikan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,305 juta. Adapun yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, dari Rp 1.529.150 menjadi Rp 2,2 juta (lihat: Upah Minimum Provinsi 2013). Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menekan Surat Keputusan (SK) Nomor 189 Tahun 2012 tentang Besaran UMP DKI 2013 itu pada 20 November lalu. Jokowi meneken keputusan itu di tengah belum adanya titik temu angka UMP antara pengusaha dan buruh. Buruh mengusung angka Rp 2,7 juta, pengusaha Rp 1,978 juta, dan pemerintah Rp 2,176 juta. Angka itu muncul dalam sidang di Dewan Pengupahan Jakarta yang dihadiri tripartit, yaitu buruh-pengusaha-pemerintah.

Kalangan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memilih walkout dalam sidang di Dewan Pengupahan. Mereka menilai Dewan Pengupahan tak bersidang sebagaimana seharusnya, yaitu menampung aspirasi semua unsur dalam tripartit dan lebih pro-buruh. Bagi pengusaha, keputusan Jokowi itu dianggap sebagai kezaliman. Adapun bagi buruh, putusan Jokowi itu adalah jalan tengah yang manis. "Saya sudah minta semuanya bisa menerima. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," kata Jokowi. Meskipun rapat kabinet telah memutuskan bahwa UKM tak perlu membayar upah minimum seperti yang diputuskan gubernur, dalam putusannya Jokowi tak menyebutkan jenis dan besaran usaha yang boleh tidak mengikuti besaran UMP DKI 2013 itu. Dalam SK-nya, Gubernur DKI itu hanya menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar UMP sesuai dengan SK bisa mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Ketua Bidang Organisasi, Pembinaan, dan Humas Apindo, Anton J. Supit, menyatakan bahwa penetapan UMP DKI itu menjadi pukulan telak bagi pengusaha, terutama yang bergerak di industri dengan modal maupun ongkos produksi pas-pasan. Yaitu pengusaha yang bergerak di sektor industri padat karya dan UKM. Mereka ini menyerap pekerja lebih banyak dibandingkan dengan industri padat modal, seperti perbankan, perdagangan, otomotif, dan retail.

Para pengusaha dengan modal menengah ke bawah, kata Anton, akan sesak napas jika harus menaikkan UMP pekerjanya. "Bukan karena pelit dan mencari untung semata, melainkan banyak persoalan lanjutan yang akan dihadapi, baik pengusahanya maupun pekerjanya," kata Anton kepada Fitri Kumalasari dari GATRA.

Bagi industri padat karya dan UKM, persentase ongkos tenaga kerja mencapai 25%. "Itu di luar supervisor," katanya. Adapun bahan baku sekitar 60%, overhead (gaji karyawan menengah hingga direktur, listrik, logistik, pajak, dan lain-lain) 10%. "Sisanya yang 5% menjadi cadangan. Jika tidak digunakan, masuk keuntungan," ujar Anton, yang juga Presiden Direktur PT Sierad Produce ini. Anton menghitung, dengan UMP DKI yang Rp 2,2 juta, ongkos buruh naik dari 25% menjadi 32%. Ditambah dengan bahan baku 60%, menjadi 92%. "Kalau overhead 10%, kan nggak bisa dikurangi, biaya produksi jadi 102%, sehingga tak ada cadangan lain untuk keuntungan," katanya.

Industri padat karya, terutama yang berorientasi ekspor, menurut Anton, tak bisa begitu saja meminta kenaikan harga jual kepada pembeli. "Karena ciri komoditas kita global price competition," tuturnya. Kalau meminta kenaikan harga, pembeli bisa mencari barang yang lebih murah seperti ke Cina atau Vietnam. Adapun bagi industri padat karya yang berorientasi pasar domestik, jalan keluarnya adalah menurunkan kualitas barang agar harganya tetap terjangkau.

Di luar biaya produksi resmi itu, pengusaha masih dihantui beban lain, yaitu pungutan liar (pungli). Pungutan ilegal ini mulai ada sejak barang keluar pabrik hingga masuk pelabuhan. "Tapi pungli di jalan itu tak besar, sampai persenan dari biaya produksi," ujar Anton. "Mungkin masih ada pungli gede di sektor yang berhubungan dengan pemerintah," Anton menambahkan tanpa mau merinci jenis pungli yang dimaksudnya.

Sejumlah industri padat karya yang meradang gara-gara UMP DKI 2013 pun mendatangi kantor Apindo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Mereka adalah 60 perusahaan dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara. Dalam dialog dengan Apindo, mereka menyampaikan keberatan terhadap UMP dan memaparkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. "Pengusaha yang tidak mampu bayar akan tutup dengan cara membayar pesangon atau kabur karena tak mampu bayar pesangon itu," kata Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI. Penutupan pabrik ini akan membuat pasokan produksi berkurang dan ekspor menurun. Di sisi lain, produksi untuk pasar dalam negeri juga berkurang, yang membuat impor meningkat.

Ekses lain penerapan UMK DKI sebesar Rp 2,2 juta, menurut Sarman, adalah relokasi pabrik ke daerah yang memiliki UMP lebih rendah. Investor yang lari dari sebuah wilayah ke wilayah lain itu akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar pabrik yang direlokasi. Khususnya bagi pemilik kontrakan karyawan, pedagang, pemilik warung makan, dan tentu saja tenaga kerja dari wilayah sekitar pabrik yang akan menganggur.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Sjukur Sarto, menyatakan bahwa kenaikan UMP DKI 2013 yang disebutkan tinggi, yaitu sebesar 43,85% dari UMP 2012, secara riil sebenarnya tidak sebesar itu. Sjukur menyajikan data bahwa sebelumnya, besaran UMP selalu di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Misalnya, pada 2012, dengan KHL Rp 1,89 juta, Pemerintah DKI menetapkan UMP Rp 1.529.150 yang jauh di bawah KHL. Sehingga, menurut Sjukur, kalau dihitung hanya dari 2012 ke 2013, UMP DKI seolah-olah tinggi sekali. "Kalau dihitung dari tahun ke tahun, riilnya hanya naik 15%. Tapi, karena dihitung tidak riil, angkanya 43% itu," katanya kepada Mira Febri Mellya dari GATRA.

Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, upah buruh di Indonesia, kata Sjukur, tergolong rendah. "Kita hanya bersaing dengan Laos," katanya. Upah minimum buruh di Malaysia, misalnya, tiga kali lipat dari Indonesia. Meskipun begitu, produk Malaysia mampu bersaing di pasar ekspor. Selain itu, investor asing juga tak canggung masuk ke Malaysia. Ini terjadi karena upah buruh bukan satu-satunya daya tarik investasi. Daya tarik lainnya adalah ketersediaan infrastruktur, keamanan, kepastian hukum, dan tidak adanya pungli.

Adanya kenaikan UMP DKI tahun depan, menurut Sjukur, membuat sebagian besar buruh di DKI puas. Meskipun, di daerah lain masih banyak buruh yang menerima UMP jauh di bawah KHL. "Misalnya di Kediri, Jawa Timur, UMP-nya hanya sekitar Rp 700.000. Di Lampung juga masih mengejar KHL," katanya. Adapun secara umum, UMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di sekitar KHL.

Bagi pekerja, kenaikan UMP itu memang menguntungkan. Namun, di sisi lain, sebenarnya ada efek samping yang juga perlu diperhatikan. Ia mengambil contoh UMP Tangerang, Banten, yang hampir sama dengan DKI. "Itu ada kesepakatan awal mereka bahwa UMP Tangerang lebih rendah Rp 3.000," tuturnya.

Namun hal itu menimbulkan ketimpangan dengan UMP di wilayah lain di Banten, seperti Serang yang Rp 1,6 juta. "Ngerinya, nanti terjadi migrasi pekerja dari Serang ke Tangerang atau migrasi konsumen perusahaan Tengerang ke Serang," ia menambahkan. Apabila ada perpindahan pabrik dari wilayah dengan UMP tinggi ke UMP lebih rendah, kata Sjukur, akan timbul pengangguran di wilayah UMP tinggi. "Kan, nggak mungkin semua buruh ikut pindah ke daerah pabrik itu juga. Ini yang kontradiktif dari kenaikan UMP," katanya.

Dalam penetapan UMP, kata Sjukur, pemerintah sebaiknya juga mempertimbangan ukuran perusahaan, yaitu besar, menengah, dan kecil. "Karena hubungan kerja mereka juga berbeda," ujarnya. Di perusahaan besar, sifatnya formal, sedangkan perusahaan kecil bersifat kekeluargaan. Selain itu, dari sisi gaya hidup dan beban psikologis, pekerja di perusahaan besar dan kecil juga berbeda. (Gatra)
BATIK KAOS TENUN IKAT JERSEY

Info Selengkapnya...

Pemerintah Minta Masyarakat Dukung Pelaku UKM

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar mendukung eksistensi pelaku usaha kecil karena kehadiran kelompok usaha justru memberi kemudahan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau.

Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan satuan harga yang ditawarkan usaha kecil jelas lebih rasional apabila dibandingkan dengan harga yang sama pada unit minimarket maupun restoran.

”Itulah sebabnya beberapa kementerian dan perusahaan BUMN bersinergi memberdayakan pelaku usaha kecil,” katanya ketika membuka Gebyar Ippkindo Expo 2012 di Gedung SME Tower, Kamis (22/11/2012).

Sebagai contoh, katanya, ketika seseorang mengkonsumsi juice jeruk di restoran, maka harus membayar mahal. Harga nya akan jauh lebih ekonomis ketika komoditas tersebut dibeli pada pelaku usaha kecil yang hadir di setiap kota.

Tanpa pedagang kecil dia memastikan masyarakat hampir sulit mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan harga terjangkau. Padahal, perbedaan rasa antara restoran maupun hotel berbintang dengan usaha kecil hampir sama.

Apabila ada konsumen yang meragukan kebersihannya, Agus mengatakan tidak perlu khawatir karena pemerintah terus memonitor usaha mereka . Lokasi usaha kelompok itu juga terus ditata dengan konsep pengembangan fasilitas sarana usaha permanen.

Atas dukungan berbagai Kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustriam serta dikoordinasi oleh Ikatan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Indonesia (Ipkkindo), Agus Muharram optimistis mereka bisa meningkatkan statusnya ke jenjang lebih tinggi, yakni pelaku usaha menengah.

Meski demikian dia meminta agar pelaku usaha kecil yang bernaung di bawah Ipkkindo, supaya tetap menjaga hubungan baik dengan produsen. “Jangan sampai produsen dimanfaatkan pelaku usaha dari luar negeri,” tuturnya.

Ketua Umum Ippkindo, Ny. Titik Cacuk Sudarjanto, mengemukakan peserta pameran rata-rata memiliki profil yang mandiri, inovatif dan berkembangan. Kelompok ini diyakininya bisa mendorong peningkatan perekonomian nasional melalui eksistenisnya.

”Dalam pemberdayaan anggota Ippkindo, kami juga mendapat dukungan dari beberapa perusahaan BUMN. Di antaranya Pertamina maupun Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan akses besar bagi usaha kecil untuk berkembang,” ujar Titik.
(bisnis.com)
Toko OnlinePrediksi BolaJersey Bola

Info Selengkapnya...

Generasi Ketiga Tenun Ikat Bandar Terus Berinovasi

Pekan ini, di wilayah Kediri kebetulan juga sedang ada beberapa agenda tahunan, seperti Festival Jalan Doho 2012 yang berisi pameran seni budaya dan kuliner serta hiburan panggung Pencak Dor (tarung bebas), serta Festival Kelud 2012 yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.

Desa Bandar Kidul di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, yang dikenal sebagai sentra perajin tenun ikat bukan mesin, tak ketinggalan turut memeriahkannya juga.

Saat ini tercatat ada 13 perajin tenun ikat Bandar Kidul yang masih produktif menjalankan usahanya itu. Sudarman, salah seorang perajin mengatakan, ia menjalankan usahanya itu secara temurun dari Torejo, bapaknya, yang juga meneruskan usaha dari Sahid, kakeknya.

Kain tenun yang dihasilkan Sudarman mulai dari kain sarung goyor, kain misris (biasa), semi sutra, hingga sutra. Kain tersebut dibuat berwarna-warni dengan motif Kediren seperti ceplok hingga lung. Kini produk tenun yang ia beri merek Sinar Barokah sudah dikenal diberbagai daerah hingga luar Pulau Jawa. Sekitar 30 karyawan dengan 25 alat tenun terus berproduksi untuk memenuhi permintaan yang terus datang.

Begitu juga dengan Munawar, perajin lainnya. Pemilik merek Medali Mas ini sudah berproduksi sejak tahun 1989 dan juga meneruskan para leluhurnya. Ia mempunyai 25 alat tenun dengan 60 pekerja. Proses pembuatan sebuah kain tenun ikat memerlukan waktu yang lama karena memerlukan berbagai tahapan pengerjaan. Bahkan sebuah kain tenun ikat dapat memakan waktu hingga seminggu pengerjaan.

Siti Ruqayah, istri Munawar, menjelaskan, untuk mengubah benang hingga menjadi selembar kain tenun ikat setidaknya ada 14 tahapan pengerjaan. Kesemua proses itu dilakukan secara manual oleh tangan terampil tenaga kerja. Proses tersebut diawali dengan pewarnaan benang sesuai warna yang diinginkan lalu dilanjutkan dengan pemintalan. Lalu ada proses yang cukup penting yaitu pemberian motif yang dilanjutkan dengan pengikatan motif yang juga dilakukan tanpa mesin.

Proses selanjutnya adalah pencelupan benang yang sudah diikat tadi ke dalam cairan pewarna dan penjemuran untuk memperkuat pewarnaan. Benang-benang tersebut kemudian melalui tahapan terakhir yaitu proses tenun. "Proses pemberian motif dengan cara mengikat inilah yang membuat kain tenun jenis ini disebut tenun ikat," kata Siti Ruqoyah.

Begitu juga dengan Sholehudin pemilik kain tenun ikat Kodok Ngorek. Dia terus berupaya agar usaha warisan orang tuanya tetap bertahan. Selain kegigihan untuk terus mempertahankan warisan budaya, Sholehudin juga terus melakukan inovasi agar produknya tetap diminati masyarakat.

Sebagai sentra perajin tenun ikat, nama desa Bandar Kidul memang sudah terkenal bagi para penggemar kain tenun ikat. Desa yang terletak sekitar 1 Km arah barat Alun-alun Kota Kediri tersebut menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Kediri. Para pengunjung tersebut biasanya diakomodir oleh beberapa hotel maupun agen travel yang cukup mudah ditemui di Kota Kediri yang hanya terdiri dari 3 kecamatan ini. Sehingga bukan pemandangan yang asing lagi jika ada turis mancanegara yang berjalan-jalan di kawasan Bandar Kidul.

Para perajin tenun ikat tersebut tidak pernah menutup-nutupi proses pembuatan kain tenun ikat. Bahkan mereka mempersilahkan dan memfasilitasi para pengunjungnya untuk melihat proses pembuatan hingga memberi kesempatan untuk mencoba menenun. Kunjungan tersebut tidak dibatasi pada waktu-waktu tertentu, setiap saat dapat dilakukan asal pada jam kerja dan ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi, bisa menjadi pengalaman tersendiri bagi Anda.
Opak GambirTenun Ikat BandarJersey Bola

Info Selengkapnya...

UKM Meriahkan Festival Jalan Doho Kediri 2012

Pemerintah Kota Kediri, akan menggelar Festival Jalan Doho 2012 pada 23-24 Novemver nanti, karena itu pemkot berencana akan menutup jalur lalu lintas di Jalan Doho selama dua hari. Festival ini bakal melibatkan pengusaha kecil menengah dan kaki lima.

Ada sekitar 155 pelaku usaha dari berbagai sektor seperti kuliner yang sudah mendaftarkan diri mengikuti festival tersebut. Mereka kebanyakan berasal dari Kota Kediri, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pedagang dari luar Kota Kediri.

Selain diikuti para pelaku usaha, sejumlah agenda juga sudah disiapkan atraksi kesenian tradisional yaitu jaranan, wayang kulit. Ada juga beberapa hiburan lain seperti sepak bola api yang melibatkan sejumlah santri untuk mengikuti acara itu.

Berikut Jadwal Acara Festival Jalan Doho 2012 :

Opak GambirJersey Bola

Info Selengkapnya...

Daya Saing Rendah Sebabkan Konflik Pengusaha-Buruh

Pengamat Ekonomi Econit, Hendri Saparini, menilai konflik antara buruh dan pengusaha bukan hanya menyangkut kisaran upah yang dituntut para buruh. Namun, lebih pada masalah rendahnya daya saing industri.

Menurut dia, pemerintah berkepentingan mengundang investasi. Namun, investor merasa iklim investasi kurang mendukung karena rendahnya daya saing. Hendri memahami jika buruh menuntut dinaikan upah minimum sebesar Rp2 juta yang kemudian tidak direspons pengusaha. "Karena daya saingnya di Indonesia luar biasa cukup berat," katanya saat diskusi interaktif bertajuk: Gejolak Hubungan Pengusaha-Buruh di Pressroom Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Jumat (9/11).

Karenanya, Hendri menilai, dibutuhkan terobosan dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan upah buruh. Peningkatan daya saing, tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Namun, lintas kementerian.

Hendri juga mengingatkan pemerintah berpihak kepada pekerja yang diwujudkan melalui kebijakan. Sementara terkait keluhan pengusaha, Hendri menilai, biaya operasional membengkak bukan karena biaya upah buruh. Namun, ada komponen biaya lain yang bisa ditekan perusahaan.

Di China, kata Hendri, ada lima komponen biaya operasional perusahaan seperti modal, energi, dan transportasi. Di Indonesia, Hendri menilai, komponen energi ternyata lebih banyak diekspor ke luar energi ketimbang mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri. Sedangkan transportasi tidak dibangun oleh pemerintah. Sementara pasar dalam negeri didominasi barang impor. "Kebutuhan paling besar bagi buruh adalah untuk kebutuhan pangan, makanan, termasuk biaya kesehatan," kata Hendri.

Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyesalkan jika pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, tidak hadir ketika buruh dieksploitasi melalui sistem kerja kontrak (outsourcing). "Buruh tidak bisa menatap masa depan karena upah yang diterima hanya dihabiskan untuk transportasi, makan minum sehari-hari. Dengan upah yang rendah, bagaimana buruh bicara masa depan," kata Said Iqbal.

Dia mengingatkan pengusaha agar menghentikkan eksploitasi tenaga para buruh. Sebab, buruh selama ini telah bekerja puluhan tahun, tetapi tetap saja miskin. "Buruh punya masa depan, tapi dibiarkan saja. Kalau orang miskin tidak bekerja itu wajar," kata Said Iqbal.

Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hasanuddin Rahman membantah kalau pengusaha dianggap mengeksploitasi buruh. Yang menjadi masalah di Indonesia, menurut dia, tidak adanya kepastian hukum.

Menurut dia, sudah ada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, UU Ketenagakerjaan itu tidak dijalankan. "Mestinya pemerintah tegas menegakkan hukum. Kalau ada serikat pekerja tidak setuju dengan outsourcing mestinya mengubah UU-nya. UU Ketenagakerjaan mengatur outsourcing," katanya.

Menanggapi demo buruh yang menuntut penghapusan pekerja kontrak, menurut Hasanuddin, sudah ada undang-undang yang menjadi acuan bersama. Dia setuju kalau memang upah buruh dinaikkan. "Kalau memang upah buruh dinaikkan kita setuju, tapi mari kita survei. Jangan memakai aksi-aksi yang kami rasakan sudah keluar dari jalur," kata Hasanuddin.

Menurut dia, ketentuan penentuan upah minimum berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Dewan Pengupahan Nasional, yang selanjutnya ditetapkan oleh menteri. Pada awalnya, kata dia, acuan untuk menentukan upah menimum adalah kebutuhan titik minimum. Kemudian berkembang menjadi kebutuhan hidup minimum.

Namun, Hasanuddin menjelaskan, meski telah diterbitkan Keputusan Menakertrans Nomor 17 tahun 2005 tentang Kehidupan Hidup Layak (KHL), para buruh belum puas. Awalnya, kebutuhan hidup layak terdiri dari 46 komponen. Kemudian serikat pekerja menginginkan ada perubahan sehingga Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari tiga unsur, pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pemerintah melakukan survei.

Dari hasil survei ada tambahan empat komponen sehingga menjadi 50 komponen. "Kemudian serikat buruh/serikat pekerja belum puas dan menambah 10 komponen menjadi 60 komponen untuk kebutuhan hidup layak. Pengusaha tentu keberatan. Siapa yang menanggung karena daya perusahaan untuk memberi upah berbeda-beda. Tidak semua perusahaan karena ada juga usaha kecil menengan (UKM) merasa terpukul," kata Hasanuddin.

Ketua II Bidang Perbankan, Investasi dan Pasar Modal HIPMI, Alexander Yahya berpandangan, perusahaan merasa keberatan dinaikkan upah buruh. Dia juga menilai, demo buruh yang terus berlangsung akan menganggu ekonomi secara nasional. "Jika industri tidak beroperasi tentu akan terganggu," kata Alexander. Dia berharap negosiasi antara pengusaha dan buruh tidak berlarut-larut.

Apabila berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya akan menganggu iklim investasi dan iklim usaha. Alexander mengakui upah minimum provinsi bukan upah standar untuk hidup layak bagi buruh. Meski begitu, dia mengusulkan, penentuan UMP ditujukan kepada perusahaan yang mampu, bukan untuk UKM.

(jurnas.com)

Info Selengkapnya...

KADIN Sidoarjo Gelar Festival UKM 17-25 November 2012

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sidoarjo menggelar Sidoarjo Festival. Kegiatan ini untuk menggeliatkan potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Sidoarjo.

Ketua KADIN Sidoarjo H. Imam Sugiri mengatakan Sidoarjo Festival yang digelar di Sidoarjo Town Square (Sitos) akan diikuti sebanyak 250 UKM.

"Kita ingin meningkatkan potensi UKM yang ada di Sidoarjo," ujarnya.

Sidoarjo Festival yang digelar 17 sampai 25 November 2012 itu akan diikuti oleh UKM dari beberapa kerajinan. Seperti, kerajinan batik, makanan dan industri kecil lainnya.

Diharapkan dengan kegiatan semacam ini bisa memperkenalkan potensi UKM yang ada di Sidoarjo. Terutama dalam memasarkan produk-produk asli Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo mempunyai bermacam produk unggulan, seperti batik dan lainnya.

Saat ini di Sidoarjo ada sekitar 15000 UKM yang tersebar di 18 kecamatan. Mereka selama ini promosi produknya kurang maksimal. Sehingga dalam kegiatan ini bisa dijadikan ajang promosi produknya.

Dalam kegiatan itu, KADIN menggandeng beberapa asosiasi diantaranya Apindo, Apresindo, Intako, Pemkab Sidoarjo dan asosiasi lainnya.

"Tidak hanya pameran, kita juga akan menggelar seminar dan workshop untuk UKM," ujar Imam Sugiri.

Sebenarnya, kegiatan Sidoarjo Festival merupakan kegiatan rutin yang dimulai sejak Tahun 2009 lalu. Namun, selama tiga tahun ini vakum dan kini digeliatkan lagi.

Sedangkan untuk seminar yang bertemakan Trilogi Kebangkitan UKM diikuti sekitar 1000 peserta. Mereka akan diberi materi dalam rangka meningkatkan produk UKM.

Bukan hanya itu, KADIN juga akan menggelar lomba Bisnis Plant yang akan diikuti mahasiswa dan pebisnis pemula. Sebanyak 10 perserta yang karya tulisnya terbaik akan diberikan modal untuk memulai usaha.

"Kita juga menggelar lomba stan up comedy untuk memeriahkan Sidoarjo Festival," pungkas Imam Sugiri.

Sementara itu, Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sukiyanto mengatakan Sidoarjo Festival tidak hanya diikuti oleh UKM. Namun, ada perusahaan-perusahaan yang ikut andil dalam kegiatan itu.

Sukiyanto mengaku untuk promosi produk-produk asal Sidoarjo harus dilakukan terus menerus. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan UKM.

"Sekarang ini banyak orang yang tidak tahu kerajinan asal Sidoarjo. Dengan Sidoarjo Festival diharapkan produk asal Sidoarjo semakin terkenal," ujar pria yang juga menjadi penanggungjawab Sidoarjo Festival tersebut.
(Suharjo/LL/BCS)

Info Selengkapnya...

Banyak Produk UKM Yang Diekspor Berlabel Negara Lain

Ternyata, pekerjaan rumah pemerintah untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) masih banyak, antara lain klaim produk Indonesia yang diubah menjadi produk negara lain.

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta mengaku kesadaran membangun produk unggulan di lingkungan UKM masih sangat rendah Para pelaku UKM rela menjual murah produk-produknya ke luar negeri tanpa dilabel merek negara lain.

Bahkan dari kunjungannya ke daerah, Dipta terkaget-kaget mengetahui produk kerajinan kayu buatan UKM di Bojonegoro Jawa Timur dijual dengan label Made in Singapura atau negara-negara Timur Tengah.

"Di Bojonegoro produk kerajinan kayunya bagus, dia (pelaku usaha UMKM) butuh duit dijual dan mau brand pakai made in Singapore dan Timur Tengah, mana ada produk kayu disana," tutur Dipta di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Hasil temuannya di daerah Bojonegoro Jawa Timur itu, tutur Dipta sudah berlangsung lama dan produk-produk disana dijual dengan harga yang murah.

"Made in timur tengah dan Singapore. Mana ada kayu jati disana, di Bojonegoro dijual Rp 50 ribu di Singapura bisa dijual US$ 50 dollar (setara Rp 450 ribu)," tambahnya.

Selain produk kerajinan kayu, Dipta juga menemukan ada produk gula semut yang diekspor tanpa merek namun berpotensi dijual atas nama buatan negara lain.

"Kayak gula semut yang kita ekspor dari Kulonprogo tanpa brand," tambahnya.

Temuan-temuan itu, tutur Dipta tidak akan diketahui andai saja, Kementerian Koperasi dan UKM tidak melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Rencananya akan ada kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembuatan brand sebelum produk UKM tersebut diekspor.

"Saya baru tahun lalu, kalau nggak ditinjau, nggak tahu. Saya harap daerah ikut memberikan perhatian," pungkas Dipta.

(feb/bdh/detik.com)

Info Selengkapnya...

Jasa Raharja Jawa Timur Tak Lelah Bina UKM

Terhitung mulai tahun 2000 sampai 2012 PT Jasa Raharja Jatim telah menyalurkan dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sebesar Rp. 13.936.327.400,-.

Dana PKBL tersebut terdiri dari dana program kemitraan yang sifatnya pinjaman bergulir, dan dana bina lingkungan yang sifatnya hibah. Untuk program kemitraan Jasa Raharja Jatim telah memiliki 355 mitra binaan. Mereka para UKM (Usahawan Kecil dan Menengah) di Jatim yang bergerak di sektor perdagangan, industri, jasa, kerajinan, pertanian, dan peternakan.

Untuk tahun 2012 ini Jasa Raharja Jatim menganggarkan penyaluran dana kemitraan Rp 1,4 miliar, tapi hingga September 2012 baru terealisasi sebesar Rp 900 juta. Sedang untuk bina lingkungan, dari bulan Januari hingga September 2012 telah tersalurkan Rp 434.850.000,- untuk sarana ibadah dan pendidikan serta kegiatan sosial lainnya.

Angka-angka tersebut belum termasuk yang disalurkan untuk kegiatasn sosial dan membina atau memberi pelatihan kewirausahaan pada mitra binaan bulan Oktober 2012.

Dalam bulan kemarin Jasa Raharja Jatim telah menyelenggarakan khitanan massal secara gratis kepada 50 anak dari kalangan tidak mampu, di samping telah memberi pelatihan kepada mitra binaan.

Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Bagi Mitra Binaan yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Bisanmta Bisakara Surabaya kemarin dibuka Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur, H.E.Edward Robani SE MM. Pelatihan tersebut diikuti 30 mitra binaan yang punya usaha dagang, jasa, jasa boga, dan perikanan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur.

Saat membuka pelatihan tersebut, Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur, H.E. Edward Robani SE MM mengatakan, Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara selain mempunyai tugas pokok memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, juga memiliki tugas tambahan yang diberikan Kementrian BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dia menjelaskan, program kemitraan adalah melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah serta memberikan bantuan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan.

Sedang untuk program bina lingkungan, memberikan bantuan hibah dalam bidang sarana ibadah, sarana umum, pendidikan, pelestarian lingkungan hidup, dan bencana alam.

Pelatihan ini diselenggarakan Jasa Raharja Jatim bekerja sama dengan PT Patmanaba Konsultrama sebagai instruktur di bidang kewirausahaan. Robani berpesan, seluruh peserta pelatihan hendaknya dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelatihan ini untuk mengembangkan usahanya demi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

(emge/jurnalberita)

Info Selengkapnya...

Kadin Minta Pelaku Usaha Pacu Penjualan Domestik

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pelaku usaha meningkatkan penjualan di pasar dalam negeri untuk mengurangi peredaran produk impor.

"Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta jiwa, merupakan salah satu potensi pasar yang cukup besar. Ini merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha," kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta di Jakarta, Senin.

Pelaku usaha nasional, menurut Oesman, terus meningkatkan penjualannya di pasar internasional.

"Produsen dari Indonesia memang memperkuat pasarnya di China, India dan Jepang. Namun, jangan lupakan pasar domestik karena peluangnya masih sangat besar," paparnya.

Pasar domestik, lanjut Oesman, masih kekurangan pasokan gula, daging sapi dan kedelai.

"Hampir semua suplai gula, daging sapi maupun kedelai masih diimpor dari negara lain. Pelaku usaha bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan memenuhinya dari dalam negeri sehingga impor bisa dikurangi," ujarnya.

Oesman berpendapat bahwa produsen memang diperbolehkan mengimpor daging sapi asalkan tidak dimonopoli.

"Selain impor sapi, pelaku usaha wajib mendatangkan sapi bibit karena dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun mendatang, Indonesia tidak perlu mengimpor daging sapi karena pembibitan yang ada sudah bisa memenuhi kebutuhan lokal. Dengan produksi lokal dalam jumlah besar, tentu harga daging sapi di sini akan menjadi lebih murah," tandasnya.

(ANT)

Info Selengkapnya...

Industri Kreatif Butuh Penyediaan Ruang Berkembang

Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Dida Heryadi Salya menilai industri kreatif butuh tersedianya ruang untuk berkembang.

"Penyediaan ruang untuk pengembangan industri kreatif tak cukup mengandalkan pemerintah. Buruh bantuan dari masyarakat (swasta, red.) harus mengapresiasi penyediaan ruang-ruang itu," katanya di Semarang.

Hal tersebut diungkapkannya usai seminar "Integrasi Kebijakan dan Penguatan Industri Nasional Menuju Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia" yang diprakarsai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Menurut Dida, perkembangan sektor industri, khususnya nonmigas menunjukkan prospek yang semakin baik dan ke depannya akan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, salah satunya subsektor industri kreatif.

Ia menjelaskan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri kreatif cukup besar, tetapi selama ini belum banyak ruang untuk memfasilitasi perkembangan industri kreatif itu di tanah air.

"Banyak sumber daya manusia (SDM) kita yang mengisi ruang industri kreatif di negara lain. Ini menandakan Indonesia memiliki banyak orang berbakat di industri kreatif tetapi tidak tersedia ruang cukup di sini," katanya.

Sebagai contoh, kata dia, banyak perancang animasi-animasi dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, padahal mereka sebenarnya merupakan potensi besar untuk pengembangan industri kreatif di tanah air.

Namun, kata dia, tayangan-tayangan animasi di televisi tanah air sekarang ini justru banyak diisi animasi garapan luar negeri, seperti Ipin dan Upin dari Malaysia, padahal Indonesia punya potensi menggarap animasi.

"Orang-orang Indonesia yang kreatif harusnya diberi kesempatan. Pemerintah memang sebagai fasilitator, tetapi tidak semua kemudian dibebankan pada pemerintah. Ini (industri kreatif, red.) tantangan bagi kita," katanya.

Pemerintah, kata dia, telah berupaya menyinergikan industri kreatif dengan pariwisata, sebab perlu disadari bahwa daerah-daerah wisata menjadi pintu gerbang pengembangan industri kreatif, seperti Bali.

Demikian halnya untuk sektor industri lain yang harus pula dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki suatu daerah, lanjut dia, misalnya daerah Sumatera yang selama ini banyak memiliki perkebunan kelapa sawit.

"Selama ini, kelapa sawit hanya dijadikan CPO (crude palm oil) untuk diekspor. Padahal, CPO bisa diolah lagi untuk meningkatkan nilai jualnya. Namun, pengolahan sawit memang baru dimiliki luar negeri," kata Dida.

(ANT)

Info Selengkapnya...

UMKM Diharapkan Mampu Manfaatkan Dana Pembangunan ASEAN

UMKM / UKM Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan lembaga baru di ASEAN yakni ASEAN Regional Development Fund yang berfungsi untuk membiayai dan memfasilitasi UKM-UKM yang akan saling menjalin kerja sama di lingkungan Asia Tenggara.

"Lembaga ini dibentuk sebagai mandat dalam rangka meningkatkan akses pada lembaga keuangan di wilayah ASEAN dan kita harapkan UKM Indonesia bisa memanfaatkan lembaga yang bagus ini," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, di Jakarta, Sabtu (3/11).

I Wayan Dipta mengatakan, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses pembiayaan mengingat selama ini modal usaha masih menjadi kendala utama berkembangnya UKM di wilayah Asia Tenggara.

Kajian tentang ASEAN Regional Development Fund sendiri telah dilakukan di Thailand hingga saat ini telah terbentuk dan siap membiayai serta memfasilitasi UKM di ASEAN termasuk Indonesia. "Jangan sampai ada lembaga bagus yang kita kembangkan tetapi UKM kita tidak bisa memanfaatkan lembaga ini," katanya.

Wayan menambahkan, pada dasarnya seluruh anggota ASEAN telah sepakat bahwa UKM di negara-negara berkembang harus mampu memanfaatkan pasar dan peluang di era perdagangan bebas.

"Kita sudah sepakat jangan sampai justru hanya negara-negara maju yang memanfaatkan ini," katanya. Untuk itu, Wayan memandang pentingnya upaya "capacity building" yang terus-menerus untuk meningkatkan daya saing UKM di ASEAN serta Indonesia khususnya.

Perdagangan bebas termasuk pasar tunggal ASEAN, kata dia, adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. "Itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan dan kita harus ikuti, jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan capacity building, membangunan awareness, untuk meningkatkan daya saing UKM kita," demikian I Wayan Dipta.

(ANTARA News)

Info Selengkapnya...