"Penyediaan ruang untuk pengembangan industri kreatif tak cukup mengandalkan pemerintah. Buruh bantuan dari masyarakat (swasta, red.) harus mengapresiasi penyediaan ruang-ruang itu," katanya di Semarang.
Hal tersebut diungkapkannya usai seminar "Integrasi Kebijakan dan Penguatan Industri Nasional Menuju Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia" yang diprakarsai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Menurut Dida, perkembangan sektor industri, khususnya nonmigas menunjukkan prospek yang semakin baik dan ke depannya akan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, salah satunya subsektor industri kreatif.
Ia menjelaskan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri kreatif cukup besar, tetapi selama ini belum banyak ruang untuk memfasilitasi perkembangan industri kreatif itu di tanah air.
"Banyak sumber daya manusia (SDM) kita yang mengisi ruang industri kreatif di negara lain. Ini menandakan Indonesia memiliki banyak orang berbakat di industri kreatif tetapi tidak tersedia ruang cukup di sini," katanya.
Sebagai contoh, kata dia, banyak perancang animasi-animasi dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, padahal mereka sebenarnya merupakan potensi besar untuk pengembangan industri kreatif di tanah air.
Namun, kata dia, tayangan-tayangan animasi di televisi tanah air sekarang ini justru banyak diisi animasi garapan luar negeri, seperti Ipin dan Upin dari Malaysia, padahal Indonesia punya potensi menggarap animasi.
"Orang-orang Indonesia yang kreatif harusnya diberi kesempatan. Pemerintah memang sebagai fasilitator, tetapi tidak semua kemudian dibebankan pada pemerintah. Ini (industri kreatif, red.) tantangan bagi kita," katanya.
Pemerintah, kata dia, telah berupaya menyinergikan industri kreatif dengan pariwisata, sebab perlu disadari bahwa daerah-daerah wisata menjadi pintu gerbang pengembangan industri kreatif, seperti Bali.
Demikian halnya untuk sektor industri lain yang harus pula dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki suatu daerah, lanjut dia, misalnya daerah Sumatera yang selama ini banyak memiliki perkebunan kelapa sawit.
"Selama ini, kelapa sawit hanya dijadikan CPO (crude palm oil) untuk diekspor. Padahal, CPO bisa diolah lagi untuk meningkatkan nilai jualnya. Namun, pengolahan sawit memang baru dimiliki luar negeri," kata Dida.
(ANT) 97Kediri 100 Kediri Kediri Kediri 9673Prediksi Bola. Kuliner
